Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan adanya pembungkaman terhadap kalangan akademisi. Menurut Din, pembungkaman terhadap kampus merupakan bentuk pembodohan.
"Ketika visi tentang Pancasila, apalagi yang termaktub di pembukaan UUD 45, kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan-kegiatan akademik, pemberangusan mimbar akademik, itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa," kata Din saat menjadi pembicara kunci dalam webinar yang ditayangkan akun YouTube MAHUTAMA, Senin (1/6/2020).
Guru Besar Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu juga bicara soal kebebasan berpendapat dan mengkritik yang merupakan hak dasar manusia. Menurut Din, ada kondisi tertentu yang membuat mengkritik pemimpinnya.
"Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun konstitusional dictatorship, kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi. Seperti ada produk Perppu menjadi UU dan sejumlah kebijakan lain dan juga kemudian menimbulkan ghairu syaukah, istilah imam Gazali itu tidak ada lagi political power, bukan lagi dapat memimpin dan oleh karena itu masyarakatnya akan mengkritik," ujarnya
Senada dengan Din, Ketua Umum MAHUTAMA Prof Idul Fitriciada Azhari menyebut hak kebebasan berpendapat tak bisa dikurangi termasuk dalam masa pandemi. Kebebasan berpendapat itu juga tak perlu di lawan dengan intimidasi.
"Kita ini dalam kehidupan pandemi, warga ini banyak mengalami pembatasan hak untuk berpergian, berkumpul, banyak sekali. Tetapi dalam keadaan apapun hak untuk menyatakan pendapat tidak bisa dikurangi," kata Aidul.
"Pikiran tidak bisa dibatasi, pikiran juga tidak bisa dipenjara dan tidak ada pengadilan terhadap pemikiran. Semua orang boleh berpendapat. Pikiran hanya bisa dilawan dengan pikiran lagi, bukan dengan jeruji besi, bukan dengan intimidasi, bukan dengan represi," imbuhnya.
0 comments:
Post a Comment