Survei dan Puslitbangdiklat RRI mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penanganan pandemi (Covid-19) yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hanya 45,9 persen responden yang menyatakan puas.
Selain itu, 10,1 persen responden menilai data penerima bansos tidak akurat, 10,1 persen menilai penanganan lambat, dan 9,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.
Survei juga mencatat ketidakpuasan publik terhadap penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi. Sebanyak 84,3 persen menyatakan tidak puas atas penanganan pengangguran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Alasan ketidakpuasan yang disampaikan adalah PSBB mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan, persen merasa sulitnya mencari pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur, dan merasa sulit mendapat pekerjaan.
Survei dilakukan di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 400 responden dilibatkan.
Metode penarikan sampel menggunakan quota & purposive
sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (dhf/ain)
0 comments:
Post a Comment